CLOSE ADS
-->
CLOSE ADS
-->

[AdSense-B]

Bram News, Tangerang – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta untuk merevisi kembali kebijakan mengenai penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pada 28 November 2023 mendatang.

Hal itu dilayangkan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. “Kami Pemerintah Kabupaten Tangerang menyampaikan ke PJ Gubernur Banten untuk merevisi kembali peraturan dari Kemenpan RB terkait penghapusan tenaga honorer itu,” ucap Zaki kepada RRI.co.id, Jumat (24/6/2022).

Menurutnya, sejauh ini keberadaan para tenaga honorer di lingkungan pemerintahannya memiliki peranan sangat penting dalam melayani masyarakat. Jika terjadi penghapusan tenaga honorer, akan berdampak besar terhadap pelayanan publik apalagi disektor pendidikan yang masih banyak membutuhkan guru.

“Jadi biar bagaimana pun tenaga honorer ini dibutuhkan di daerah, apalagi di sektor pendidikan,” katanya.

Ia juga menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah menerima banyak masukan dari berbagai pihak termasuk dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia. Mereka menyampaikan agar Surat Edaran Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di kaji kembali.

[AdSense-A]

[AdSense-B]

“Kalau langkah tersendiri dari Pemkab Tangerang tidak ada, karena ini menyangkut keseluruhan. Jadi kita harus bersama-sama agar dilakukan peninjauan kembali PP penghapusan honorer,” terang dia.

Lebih lanjut, Zaki menuturkan, saat ini pihaknya akan segera menyampaikan permohonan pengkajian ulang tersebut kepada pemerintah pusat supaya dapat mempertimbangkan proses penghapusan tenaga honorer itu.

[AdSense-B]

“Insya Allah kami akan menyampaikan ini langsung ke pemerintah pusat,” tutur dia.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM yang lebih profesional.

Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Tjahjo, tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional (UMR).

[AdSense-C]

Pewarta: Oleh: Saaadatuddaraen

Sumber: https://rri.co.id

 

By Redaksi

close